Tepat 11 hari setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan oleh DPR (3 April 2008), Institut Studi Arus Informasi (ISAI) didukung oleh Ford Foundation menyelenggarakan workshop regional. Acara tersebut diikuti oleh tiga negara India, China dan Indonesia. Selengkapnya

Institut Studi Arus Informasi (ISAI) bersama dengan Toby Mendel (Article 19) telah mengidentifikasikan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Transparansi. Selengkapnya

Diskusi tentang transparansi BUMN dalam konteks RUU KIP, digelar ISAI yang didukung oleh Yayasan TIFA, bekerjasama dengan Bale 9. Transparansi sebagai judul besar diskusi justru tidak menarik perhatian. Melainkan mencuatnya cara pandang "mencari ketiak ular” dalam mengenali BUMN. Selengkapnya

Peluncuran dan Diskusi Buku

Jalan Sosialisme Dunia Ketiga

Bagaimana Cina yang Sosialis menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia sekarang ini, dan menjadi bahaya besar bagi pasar Kapitalisme? Prof Wim F. Wertheim berpendapat ekonomi Cina yang menakjubkan sudah dipersiapkan sejak awal kekuasaan Revolusi Sosialis. Mao Zedong membangun fundamentalisme ekonomi dengan memperkuat basis ekonomi petani dan para penggantinya meneruskannya dengan industrialisasi yang meluas yang pada awalnya mengakibatkan kaum buruh sangat menderita.

Wertheim mempertanyakan manfaat demokrasi parlementer Barat yang tidak memberikan jalan keluar memuaskan bagi kesejahteraan di negara-negara Dunia Ketiga dan mengecam rezim-rezim militer korup yang menyengsarakan dan membunuhi rakyatnya sendiri. Demokrasi Barat dianggap gagal menyejahterakan rakyat di Dunia Ketiga.

Lalu jalan apa yang seharusnya ditempuh negara-negara Dunia Ketiga agar sampai pada tujuan yang dicita-citakan yakni kesejahteraan rakyatnya? Wertheim memberi jawaban di buku ini.


Kamis, 28 Agustus 2008
Pukul 12.00-15.30 WIB
Galeri Cipta II, TIM
Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat
Pembahas

  • Romo I. Wibowo (Ahli Masalah Cina)
  • Ari A. Perdana (Dosen FEUI, peneliti ekonomi CSIS)

Siaran Pers
PENGESAHAN UU KIP

Tak Ada Lagi Alasan Menolak Akses Informasi Publik

Institut Studi Arus Informasi (ISAI) menyambut baik pengesahan RUU Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP), hari ini 3 April 2008 menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu menandai kemenangan masyarakat atas hak untuk memperoleh informasi publik. Tidak ada alasan lagi bagi badan publik termasuk pemerintah untuk tidak melayani akses informasi masyarakat. Kita patut mengapresiasi perjuangan dari DPR RI baik periode 1999-2004 maupun sekarang (2004-2009) yang sejak 2001 memperjuangkan terwujudnya Undang-Undang ini. Selengkapnya


Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga (kiri) menyerahkan berkas laporan UU Keterbukaan Informasi Publik kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/April). KOMPAS/PRIYOMBODO/Kompas Images

Kolaborasi Abaikan Lingkungan

Isu perusakan lingkungan dan hutan ternyata tidak menjadi lahan kampanye yang utama. Padahal bila perusakan hutan dihentikan, memungkinkan presiden mendatang menciptakan biaya sekolah dan rumah sakit gratis. Di sisi lain, media massa elektronik dan cetak memberi informasi minim.

ANALISIS ISI BERITA MEDIA ELEKTRONIK KAMPANYE PRESIDEN MENGENAI LINGKUNGAN
Muhamad Dahlan, peneliti Departemen Ekonomi, Soegeng Sarjadi Syndicated, Jakarta, mengatakan, bila negara mampu menyelamatkan 10 persen dari Rp 30 triliun — total kerugian dari illegal logging – akan ada SD dan SLTP gratis di seluruh Indonesia. Bahkan jika 50 persen yang terselamatkan, bukan hanya biaya pendidikan saja yang gratis, juga biaya kesehatan di setiap Puskesmas yang ada di Indonesia.

Syndicate content

ISAI is a founding member of the Southeast Asian Press Alliance