Hamzah Haz dan Agum Gumelar

PROFIL HAMZAH HAZ
Hamzah Haz, politisi kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940, memulai karir politiknya pada 1967. Hamzah menjadi anggota DPRD mewakili mahasiswa dan Angkatan 66.

Ketika memenangi pemungutan suara dalam pemilihan Ketua DPRD Kalimantan Barat. Dia ditolak menduduki kursi ketua DPRD oleh Amir Machmud, Menteri Dalam Negeri. Amir Machmud berkehendak agar yang menduduki posisi itu wakil dari ABRI, bukan Hamzah yang berlatar belakang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Nahdlatul Ulama (NU).

Kebuntuan mewarnai kepemimpinan DPRD Kalbar. Akhirnya dilontarkan jalan keluar, Hamzah bisa duduk di jajaran kepemimpinan DPRD bila Wakil Ketua DPRD yang berasal dari unsur Partai NU ditarik. Hamzah menolak dengan tegas gagasan itu. Menurutnya itu menohok kawan seiring, seperti yang dituturkannya dalam biografi Hamzah Haz: Konsistensi dan Integritas Perjuangan di Bawah Panji-panji Ka’bah.

Tidak hanya itu, Hamzah bahkan harus merelakan posisinya sebagai anggota DPRD Kalbar karena dipaksa oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12/1971 tentang Pemurnian Golongan Karya, yang meminta agar wakil Angkatan 66 masuk Golkar atau berhenti sebagai wakil rakyat. Hamzah memilih berhenti dan memilih NU daripada masuk Golkar.

Hamzah memang telah menambatkan hatinya kepada NU, sejak awal karirnya di kancah organisasi dan politik. Meskipun dia berseberangan dengan ayahnya, H. Abdullah Ahmad, aktivis Partai Masyumi dan pengurus Parmusi Cabang Ketapang, Kalimantan Barat.

Jejaknya menapaki karir politik bermula dari kiprahnya mendirikan PMII Komisariat Akademi Koperasi Negara di Yogyakarta, dan sekaligus menjadi ketua umum pertamanya, saat dia menjadi mahasiswa di sana.

Kiprahnya dalam organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan NU ini berlanjut. Dia kemudian menjadi Ketua Koordinator Cabang PMII Kalbar, lalu menjadi Sekretaris NU Cabang Ketapang, Kalbar, saat usianya baru menginjak 20 tahun. Dalam usia itu dia menjadi Wakil Ketua NU Cabang Ketapang, berlanjut menjadi Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Kalbar. Di luar komunitas NU, Hamzah muda menjadi Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Kalbar.

Langkahnya tidak berhenti hanya di wilayah Kalbar. Pada 1971 Hamzah mulai memasuki Gedung DPR Senayan, Jakarta, mewakili Partai NU dari daerah pemilihan Kalbar. Saat itu usianya baru menapak bilangan 30 tahun. Menurutnya dengan kemampuan tak sebanding dengan tokoh-tokoh anggota DPR lainnya, dia merasa seperti rusa masuk kampung.

Ketika pemerintah Orde Baru melakukan konsolidasi sistem sosial dan politik dengan, antara lain, melakukan penyederhanaan partai politik melalui fusi partai, maka NU bersama tiga partai Islam lainnya, PSII, Perti, dan Parmusi melakukan fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Juli 1973. Hamzah pun menjadi bagian dari PPP. Dan, sejak saat itu namanya tidak pernah absen dari daftar anggota legislatif dari PPP. Selama 29 tahun Hamzah berkiprah di DPR, mulai dari menjadi anggota biasa, Ketua Fraksi PPP DPR, hingga menjadi Wakil Ketua DPR 1999. Perjalanan pun mengantarkannya menjadi Wakil Presiden RI, melalui pemungutan suara dalam Sidang Istimewa MPR 2001.

Seiring dengan itu, perjalanannya di kepengurusan partai pun mendaki anak tangga demi anak tangga, hingga pada Muktamar PPP 1998, Hamzah dinobatkan menjadi Ketua Umum DPP PPP, dan posisi itu kembali dipercayakan kepadanya pada Muktamar PPP 2003.

Menyimak perjalanannya, tidak berlebihan kiranya bila Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menyebut Hamzah adalah old crack politician (politisi kawakan). Politisi yang sudah lama malang melintang dalam kancah pergumulan politik Indonesia. Tidak hanya itu, Hamzah adalah politician par excellence karena perhatian, wacana, kiprah, dan kesehariannya terkait dengan politik.

Hamzah menjadi satu dari sedikit gambar tentang bagaimana seharusnya karir politik ditempuh bagi mereka yang berminat menjadi politisi karir, yaitu merangkak dari tangga terbawah hingga mencapai tingkat karir tertinggi. Bukan politisi dadakan, yang secara instan bertransformasi dari kiai menjadi politisi, atau dari ilmuwan menjadi politisi, atau dari artis menjadi politisi.

Sepanjang merintis karir sebagai anggota DPR, dia memiliki kemampuan yang spesifik. Dia menekuni seluk-beluk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan segala kerumitan yang menyertainya. Dan, dia terbukti berhasil dalam hal ini sehingga rekan-rekannya di DPR maupun pers ketika itu menjulukinya ‘Ayatullah APBN’.

Tidak hanya sangat paham, Hamzah juga dapat menyosialisasikan pengetahuannya itu kepada masyarakat. Bersama dengan rekannya, Umar Basalim, Hamzah menyampaikan kerumitan APBN kepada masyarakat dalam bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh awam melalui media massa nasional.

Sebelum menjalani karir sebagai politisi, Hamzah menjadi bagian dari dunia pers Indonesia. Dia pernah menjadi wartawan koran Bebas yang terbit di Pontianak, serta pendiri Surat Kabar Berita Pawan yang terbit di Ketapang, Kalbar, dan Harian KAMI Kalimantan Barat. Sepenggal perjalanan hidupnya inilah yang membuatnya selalu berempati pada profesi wartawan. Hamzah hampir tidak pernah menolak keinginan wartawan yang ingin wawancara atau meminta pendapatnya tentang berbagai persoalan. Ketatnya pengawalan dan aturan protokoler yang diberlakukan kepadanya sebagai wakil presiden seolah tidak berlaku lagi kala wartawan ingin meminta komentarnya.

Pembawaan Hamzah yang tawadu, akomodatif, dan cenderung menjauhi konflik di satu sisi memang menjadi kekuatannya. Tetapi, di sisi lain sifatnya itu acapkali membuatnya seolah “pasrah” terhadap keadaan. Seperti ketika konsepnya tentang pemulihan ekonomi yang disampaikannya kepada Presiden Megawati Soekarnoputri tidak juga mendapat tanggapan, Hamzah tidak pernah “mendesak” lebih lanjut. Begitu pula terhadap pertanyaan tentang pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden.

PROFIL AGUM GUMELAR
Boleh dikata sosok Agum Gumelar sangat lekat dengan Megawati Soekarnoputri, baik ketika masih menjadi Ketua Umum PDI, lalu PDIP hingga menjadi presiden. Salah satu sejarah itu adalah ketika dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia di Surabaya, awal Desember 1993, Megawati secara de facto terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dukungan arus bawah yang luar biasa saat itu tak direstui pemerintah pimpinan Soeharto sehingga KLB PDI dilanjutkan menjadi Musyawarah Nasional DPP PDI yang berlangsung di Hotel Kemang, 22 Desember 1993.

Musyawarah Nasional PDI saat itu akhirnya bisa menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI. Namun, sesungguhnya kelancaran itu tidak lepas dari peran tentara yang ikut nimbrung menangani kemelut itu. Waktu itu Agum masih menjabat Komandan Kopassus yang juga Direktur A Badan Intelijen dan Strategis (Bais) ABRI.

Dia mendapat tugas dari Kepala Bais/Panglima ABRI untuk mengamankan Munas PDI. Agum bersama Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Hendropriyono saat itu, berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus PDI.

Menurut Agum, saat itu demokrasi dalam keadaan terpasung. Suara rakyat tak pernah diindahkan. Akan tetapi, karena langkahnya itu ia dipandang kalangan tentara sebagai perwira aneh. Karena itulah, setelah Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI, dua minggu kemudian, dia dipindah menjadi Kepala Staf Kodam Bukit Barisan.

Ketika pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, muncul desakan untuk melakukan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang intinya akan meminta Abdurrahman Wahid mundur. Waktu itu Agum adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono karena Abdurrahman mengocok kembali kabinetnya pada awal Juni 2001.

Dia kemudian bertemu Amien Rais untuk membicarakan SI MPR itu. Ternyata semua fraksi menginginkan SI, Agum mempersilahkan dan memberi jaminan kemanan. Karena adanya jaminan keamanan dari Menko Polsoskam yang saat itu dipegang Agum, SI MPR jadi digelar dan Abdurrahman Wahid kemudian digantikan Megawati sebagai presiden.

Agum mengaku, walaupun besar di kalangan tentara, dalam setiap tugasnya dia selalu menghindarkan kekerasan. Dia masih mengenang ketika aksi kekerasan terjadi di Makassar, 17 September 1997, saat dia menjabat Panglima Kodam VII/Wirabuana. Kawasan itu dikenal termasuk daerah “panas” dan berulang kali terjadi aksi unjuk rasa yang selalu diwarnai kerusuhan, seperti terjadi pada 1985 saat aksi penolakan pemakaian helm yang menelan lima nyawa. Kemudian 1996, saat terjadi aksi unjuk rasa anti kenaikan tarif angkutan kota yang menewaskan tiga mahasiswa.

Aksi serupa nyaris terulang pertengahan September 1997, ketika terjadi kerusuhan yang dipicu oleh tewasnya seorang gadis kecil, Annie Mujahidah Rasunah, oleh seorang gila. Kerusuhan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) itu dapat dicegah oleh Agum tanpa dihadapi oleh kekerasan, seperti yang biasa terjadi jika aparat keamanan mencegah aksi kerusuhan.

Perjalanan karir militer anak seorang kepala stasiun kereta api di Tasikmalaya itu bisa dibilang lengkap. Jenderal kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 1 Desember 1945 memang beda dengan dua jenderal lain yang menjadi capres.

Dibanding dengan dua capres, seperti Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wiranto. Bahkan, dia pernah menjadi pemimpin perguruan tinggi, tertinggi di Indonesia, Lemhannas. Bedanya, dia tak pernah sekalipun menjadi ajudan Presiden Suharto, yang dia sebut sebagai Universitas Cendana.

Namun, karirnya yang lengkap itu tidak melulu diwarnai kehidupan militer. Di kalangan pencinta olahraga, misalnya, sebelum menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dia memang dikenal kerap bergelut di berbagai bidang olahraga, dari terjun payung, judo, hingga sepak bola, termasuk pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Bahkan, dia bertemu dengan Linda Amaliasari, putri mantan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Letjen Achmad Tahir, juga di lapangan sepak bola. Setiap tim sepak bola Taruna bertanding, Achmad Tahir yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer (1966-1968), selalu mengajak putrinya menonton.

Kecintaannya terhadap sepak bola bukan hanya membuat Agum bisa menggiring bola, tetapi juga pada 12 Mei 1974 bisa menyunting putri jenderal sebagai istrinya.
Cerita kegilaannya terhadap olahraga juga sempat diwarnai peristiwa menarik. Saat dia duduk di sekolah menengah atas, hampir seluruh nilai rapornya terbakar merah. Hanya satu yang mendapat nilai delapan, yakni olahraga. Dia masih mengenang saat itu. Rapor “yang terbakar” itu dia cemplungkan ke kolam untuk menghindari omelan orangtuanya.

Mungkin Agum pula yang kemudian bisa mengubah total anggapan bahwa orang “intelijen” adalah orang yang misterius dan diam terhadap publikasi. Dia dikenal gampang mengobrol dengan pers. Keterbukaannya itu juga bisa dicerminkan ketika dia terlibat menjadi pembina kelompok lawak Srimulat, yang saat itu kembang kempis.

Berkat Agum, Srimulat kembali naik daun dan berkibar, bahkan mendapat waktu tayang khusus di salah satu stasiun televisi. Rupanya dia pusing memikirkan dunia sepak bola Indonesia. Dia berharap keterlibatannya di Srimulat bisa membuat kelompok lawak itu tetap eksis dan bersemangat.

Banyak yang mempertanyakan keputusannya menjadi cawapres mendampingi Hamzah Haz. Apalagi sebelumnya dia mengomentari mundurnya para menteri yang kemudian menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dia juga sempat menyorot terjunnya sejumlah purnawirawan ke dunia politik akan membuat Tentara Nasional Indonesia terkotak-kotak.

Alasannya, para purnawirawan yang berpolitik akan membawa gerbong dan gerbongnya akan membawa anggota TNI yang masih aktif. Menurutnya doktrin tentara adalah tidak berpolitik. Hal itu seharusnya berlaku juga bagi purnawirawan. Kalau purnawirawan berpolitik, mau tidak mau TNI aktif akan terbawa-bawa. Itu tidak bagus dan membuat TNI terkotak-kotak. Padahal, bangsa ini membutuhkan TNI yang solid.

Soal bersedianya dia menjadi calon wakil presiden Hamzah Haz, Agum bercerita panjang lebar. September 2003, dia pernah mengobrol dengan Megawati dan menyatakan keprihatinannya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dia perkirakan perolehan suaranya akan merosot. Untuk menaikkan pamor PDIP dia menyaran Megawati memilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Tetapi, sepekan sebelum pemilu 5 April lalu, Yudhoyono meninggalkan kabinet yang juga diikuti oleh Jusuf Kalla. Dalam suasana seperti itu, Agum didatangi Amien Rais yang memintanya menjadi calon wakil presidennya. Dia menolak lantaran sudah dua menteri mundur dari kabinet.

Menurut dia, dia pernah mendengar namanya termasuk salah satu nama yang menjadi kandidat untuk mendampingi Megawati untuk menghadapi pesaing berat, yaitu Yudhoyono, Wiranto, dan Amien Rais. Namun akhirnya Mega lebih memilih Hasyim Muzadi.

Belakangan, setelah itu, tiba-tiba pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatanginya dan melamarnya menjadi calon wakil presiden Hamzah Haz, seperti keinginan rapat pimpinan PPP. Dia menerimanya, namun perlu melapor kepada presiden. Sayang dia tak berhasil menemui Mega. Akhirnya Hamzah Haz yang memintakan izin. Dan akhirnya izin itu keluar juga. Dan jadilah deklarasi calon presiden Hamzah Haz dengan calon wakilnya, Agum Gumelar.

Langkah sudah diputuskan, Agum berharap keputusannya mendampingi Hamzah Haz bisa menjadi pelajaran bagi bangsa untuk menjalani demokrasi sebagaimana mestinya.

KEBIJAKAN MENGENAI LINGKUNGAN
Sebagai tokoh kelahiran Kalimantan Barat, yang lekat dengan persoalan kehutanan. Seharusnya Hamzah Haz memprioritaskan masalah kehutanan. Namun dalam data program presiden yang dirilis Habibie Center, Hamzah Haz tak menetapkan program khusus mengenai lingkungan dan hutan. Dia hanya memprogramkan pemberdayaan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek lingkungan, pemukiman, perumahan, dan prasarana penduduknya.